Jumat, 26 April 2013

TUGAS SOFTSKILL 1 (GROUP)


1.)  Apa yang dimaksud kebijakan ekonomi moneter ?
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

2.)    Apa yang  dimaksud kebijakan ekonomi fiscal ?
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
Ø  Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
Ø  Pola persebaran sumber daya
Ø  Distribusi pendapatan
                                                           
3.)    Terangkan apa yang dimaksud dengan kebijakan fiscal dan moneter disektor luar negeri ?
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. Kebijakan fiscal dan moneter yang biasa disebut dengan Kebijaksanaan menekan dan memindah Pengeluaran.

Kebijaksanaan menekan pengeluaran
Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.
Cara-cara yang ditempuh adalah :

Ø  Menaikkan pajak pendapatan
Ø  Mengurangi pengeluaran pemerintah
Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut, kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu, perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut.
Kebijaksanaan memindah pengeluaran
Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaky ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.
Jika kebijaksanaan dilakukan secara paksa ; 
Ø  Menekan tariff atau quota
Ø  Mengawasi pemakaian valuta asing

Jika kebijaksanaan dilakukan secara Rangsangan : 
Ø  Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor
Ø  Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri
Ø  Melakukan Devaluasi Devaluasi adalah Suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.
                                                                                                                                                                               

DAFTAR PUSTAKA


Nama Kelompok
  • Arif Setiawan
  • Elena Carfin
  • Nur Intan Sari
  • Risca Wijaya
  • Yuliana Dermawan Putri

Jumat, 12 April 2013

tulisan softskill2



UKM MEBEL
I.                              PENDAHULUAN
Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia membawa akibat yang cukup parah bagi perekonomian nasional. Hal itu terlihat pada dari bangkrutnya perusahaan – perusahaan besar yang selama ini menguasai asset dan perekonomian nasional.
Tragedi terpuruknya perekonomian Indonesia dapat menjadi pelajaran untuk meninjau kembali kebijakan yang selama ini tertuju pada perusahaan – perusahaan besar untuk mengalihkan perhatian pada sektor usaha kecil menengah.
Sektor usaha kecil menengah ternyata mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari badai krisis ekonomi dan moneter. Pembinaan dan perlindungan usaha kecil menengah, terutama pada krisis ini sangat strategis karena diperkirakan akan dapat menghasilkan nilai tambah (value added) yang memadai karena jumlah unit usahanya cukup banyak. Dengan usaha kecil menengah, akan terserap banyak tenaga kerja melalui usaha padat karya (labour intensive), dan dapat memperluas kesempatan berusaha dan memperoleh pemerataan pendapatan nasional yang selama ini didominasi oleh perusahaan – perusahaan besar dan padat modal (capital intensive). 
Data statistik tahun 2002 menunjukkan bahwa dari 2.6 juta perusahaan industri, 99,27 % tergolong usaha kecil dan 0,73 % tergolong usaha menengah dan besar. Sedangkan jumlah pengusaha kecil menengah Indonesia 33,44 juta yang tersebar di berbagai sektor usaha. Namun, ternyata usaha besar lebih menguasai perekonomian Indonesia. Usaha kecil menengah hanya menyumbang 14% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan usaha menengah dan besar menyumbang 86 % dari PDB dari sektor industri.
Pada era globalisasi ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha Indonesia termasuk usaha kecil, karena pada era ini daya saing produk sangat tinggi, live cycle product relative pendek mengikut trend pasar, dan kemampuan inovasi produk relatif cepat. Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia.



II.                           ISI
Usaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang. Sementara Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:
  • Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
  • Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
  • Daearah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
  • Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.
 Usaha Kecil Menengah tidak saja memiliki kekuatan dalam ekonomi, namun juga kelemahan, berikut ini diringkas dalam bentuk tabel:
Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan UKM
Kekuatan
Kelemahan
Kebebasan untuk bertindak
Relatif lemah dalam spesialisasi
Menyesuaikan kepada kebutuhan setempat
Modal dalam pengembangan terbatas
Peran serta dalam melakukan  tindakan /usaha
Sulit mendapat karyawan yang cakap
 Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), dan UU No. 20 Tahun 2008. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha  Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. merupakan entitias usaha
Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah).
Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
  • a.      Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan   kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
  • b.      Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi   belum memiliki sifat kewirausahaan
  • c.       Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa  kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
  • d.      Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar(UB). 
Pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan koperasi dilakukan Pemerintah dengan menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari pengkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
 UKM memiliki peranan penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan memupuk UKM diyakini akan dapat dicapai pemulihan ekonomi. Hal serupa juga berlaku pada sektor informal dan tradisional, karena itu lebih mudah dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal ada benarnya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dan krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat.
UKM dapat dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan demikian maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan.

III.                       PENUTUP
UKM  berperan dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah  usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. UKM termasuk kelompok usaha yang penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan usaha kecil, menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan  usaha kecil, menengah dan koperasi, pengembangan daya saing UKM secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.

IV.                       DAFTAR PUSTAKA
·                                 http://bisnisukm.com/potensi-industri-meubel-jepara.html
·                                 http://putririmaalifiana.blogspot.com/2012/11/tugas-koperasi-2-makalah-ukm.html

tulisan softskill1



KASUS UKM
I.                              PENDAHULUAN
Kasus UKM yang memiliki Resiko Dalam suatu usaha saat mengelola suatu produk yang akan dihasilkan dari barang itu belum jadi atau belum siap dipakai menjadi siap jadi atau siap dipakai. Sebagai salah satu contoh dari banyaknya jenis usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yang memiliki resiko adalah usaha pembuatan kerupuk. Sebut saja pabrik ini "irma krupuk". Pabrik ini menjual kerupuk dalam jumlah besar tiap harinya. Sudah banyak distributor dari kerupuk ini. Pabrik ini awalnya hanya sedikit memproduksi kerupuk namun karena semakin hari permintaan akan krupuk meningkat maka produksi kerupuk ini akhirnya semakin pesat.

II.                           ISI
Kasus UKM yang memiliki Resiko Dalam suatu usaha saat mengelola suatu produk yang akan dihasilkan dari barang itu belum jadi atau belum siap dipakai menjadi siap jadi atau siap dipakai. Sebagai salah satu contoh dari banyaknya jenis usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yang memiliki resiko adalah usaha pembuatan kerupuk. Sebut saja pabrik ini "irma krupuk". Pabrik ini menjual kerupuk dalam jumlah besar tiap harinya. Sudah banyak distributor dari kerupuk ini. Pabrik ini awalnya hanya sedikit memproduksi kerupuk namun karena semakin hari permintaan akan krupuk meningkat maka produksi kerupuk ini akhirnya semakin pesat.
Namun saat permintaan akan kerupuk semakin banyak makan resiko yang dihadapi pabrik ini juga semakin besar. Dulunya pembuatan kerupuk pada pabrik ini dengan cara dijemur saat adonan kerupuk sudah mulai dibentuk melingkar-lingkar namun karena permintaan akan kerupuk semakin banyak pabrik ini sekarang menggunakan oven khusus untuk mengeringkan kerupuknya sehingga produksinya semakin cepat dan semakin rendah pula resikonya. Jika pabrik ini memakai cara pengeringgannya dengan menjemur adonan kerupuk yang sudah jadi dibawah sinar matahari makan UKM ini akan menghadapi resiko yang cukup besar. Bicara soal cuaca, pabrik ini harus menyesuaikan cuaca saat menjemur kerupuk karna itu resiko yang akan dihadapi UKM ini termasuk dalam resiko tidak disengaja karena UKM ini tidak dapat memprediksi cuaca yang akan datang tersebut. Syukur saat cuaca sedang terik maka kerupuk tersebut dapat dijemur namun saat cuaca mendung dan hujan maka penjemuran kerupuk tersebut harus di hentikan sejenak. Maka timbul lah ide untuk menjemur kerupuk tersebut di oven maka resiko yang dialami UKM tersebut akan terminimalis.
Di Indonesia terdapat sekitar 39 juta usaha mikro, usaha kecil 900.000. Usaha menengah hanya sekitar 57.000, serta perusahaan besar 2000-an. Namun dalam menjalankan usahanya yang tetap survive dalam menghadapi krisis ekonomi nasional, kebanyakan di sektor UKM ( Usaha Kecil Menengah ). Sektor ini terbukti mampu menggerakkan perekonomian nasional lewat modalnya yang sangat terbatas dimana tidak jarang para pengusaha di sektor ini menambah modalnya tidak lewat bank ,akan tetapi menggunakan modal yang berasal dari rentenir.  Salah satu hal klasik yang dihadapi oleh pengusaha di sektor UKM adalah terbatasnya modal yang diberikan oleh pihak bank serta peluang untuk mendapatkannya. Sebagai contoh , peluang konglomerat lebih besar dibandingkan UKM. Sampai kini tercatat, konglomerat sudah memperoleh kesempatan sebesar 900 trilyun . Sementara, pengusaha kecil dan menengah hanya mampu diberi peluang sekitar Rp 50 trilyun, serta Kredit Usaha. 

III.                       PENUTUP
Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa UKM memiliki peranan penting dalam perekonomian lokal daerah,khususnya dalam menggerakan aktivitas ekonomi regional dan penyebab lapangan kerja. Namun demikian industry UKM masih menghadapi berbagai masalah mendasar, yaitu masalah kualitas produk, pemasaran dan sustainability usaha. Diperlukan berbagai kebijakan yang bersifat terobosan untuk memotong mata rantai masalah yang dihadapi UKM, hususnya untuk mengatasi beberapa hal yang menjadi hambatan dalam bidang pengembangan produk dan pemasaran.

IV.                       DAFTAR PUSTAKA
·         www.kompas.com

Minggu, 31 Maret 2013

Contoh UKM 2


UKM Alfamart

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mendorong pemberdayaan usaha kecil dan memengah dengan menargetkan pembinaan pada 15.000 unit pada 2013 di Indonesia. Alfamart memasarkan hasil industri pelaku usaha kecil menengah sebagai kepedulian terhadap pengusaha sektor riil Indonesia.Operations Community Relation Manager Sumber Alfaria Trijaya, mengatakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) itu melengkapi 126.000 UKM yang sudah dibina sejak 2009 lalu. Terinci, sebanyak 60% UKM binaan masih berada di Pulau Jawa
            Setiap gerai itu masing-masing membina sebanyak 40 UKM yang jenisnya adalah toko kelontongan di sekitarnya.Pembinaan yang diberikan adalah dalam bentuk pemberian fasilitas bantuan modal sebesar Rp3 juta sampai dengan Rp5 juta. "Hal itu disesuaikan dengan kemampuan para UKM untuk mengembalikan pinjaman, maksimal sebesar Rp15 ribu setiap harinya Selain memfasilitasi modal, para pengusaha juga diberikan pengetahuan dan cara mengelola toko dengan baik supaya bisa meningkatkan usahanya. "Program pembinaan itu adalah bagian dari upaya kami menjadikan perusahaan ini sebagai toko komunitas sehingga tidak hanya berorientasi bisnis,ada pun syarat  yang harus dipenuhi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar produknya dapat dipasarkan di berbagai gerai minimarket. Syaratnya adalah kualitas produk serta sudah  berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) dan lolos uji tes laboratorium. Selanjutnya, tinggal negosiasi UKM.
            Hingga saat ini, ratusan produk UKM sudah dipajang di gerai-gerai Alfamart. Termasuk jenis makanan (food), seperti makanan kecil, meses, selai, gula pasir, gula merah, abon, air mineral, beras, dan non food seperti cotton bud, sapu, tisu, kapas.Kerjasama itu, katanya, dimaksudkan menjembatani UKM untuk pemasaran produknya. UKM akan lebih mudah memasarkan produknya melalui gerai Alfamart, dan Alfamart  juga bisa menjual produk dengan lebih banyak varian.Tidak semua produk UKM bisa masuk dan dipasarkan ke gerai Alfamart, karena selain menetapkan level kualitas produk, perusahaan ritelk nasional itu juga menyesuaikan space di gerai-gerainya.
Selain produk-produk UKM bermerk, Alfamart juga membantu UKM yang memiliki produk berkualitas, namun belum memiliki merek untuk bisa dipajang di gerai-gerai. Strategi tersebut disebut private label/store brand.“Private label merupakan merk yang ditempelkan pada produk-produk UKM atau pemasok pemasok yang tidak bernama.
Sumber :
            http://www.kabar24.com/index.php/alfamart-dukung-usaha-kecil-menengah-indonesia/

Contoh UKM


Kasus UKM
Kasus UKM yang memiliki Resiko Dalam suatu usaha saat mengelola suatu produk yang akan dihasilkan dari barang itu belum jadi atau belum siap dipakai menjadi siap jadi atau siap dipakai. Sebagai salah satu contoh dari banyaknya jenis usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yang memiliki resiko adalah usaha pembuatan kerupuk. Sebut saja pabrik ini "irma krupuk". Pabrik ini menjual kerupuk dalam jumlah besar tiap harinya. Sudah banyak distributor dari kerupuk ini. Pabrik ini awalnya hanya sedikit memproduksi kerupuk namun karena semakin hari permintaan akan krupuk meningkat maka produksi kerupuk ini akhirnya semakin pesat.
      Namun saat permintaan akan kerupuk semakin banyak makan resiko yang dihadapi pabrik ini juga semakin besar. Dulunya pembuatan kerupuk pada pabrik ini dengan cara dijemur saat adonan kerupuk sudah mulai dibentuk melingkar-lingkar namun karena permintaan akan kerupuk semakin banyak pabrik ini sekarang menggunakan oven khusus untuk mengeringkan kerupuknya sehingga produksinya semakin cepat dan semakin rendah pula resikonya. Jika pabrik ini memakai cara pengeringgannya dengan menjemur adonan kerupuk yang sudah jadi dibawah sinar matahari makan UKM ini akan menghadapi resiko yang cukup besar. Bicara soal cuaca, pabrik ini harus menyesuaikan cuaca saat menjemur kerupuk karna itu resiko yang akan dihadapi UKM ini termasuk dalam resiko tidak disengaja karena UKM ini tidak dapat memprediksi cuaca yang akan datang tersebut. Syukur saat cuaca sedang terik maka kerupuk tersebut dapat dijemur namun saat cuaca mendung dan hujan maka penjemuran kerupuk tersebut harus di hentikan sejenak. Maka timbul lah ide untuk menjemur kerupuk tersebut di oven maka resiko yang dialami UKM tersebut akan terminimalis.
Di Indonesia terdapat sekitar 39 juta usaha mikro, usaha kecil 900.000. Usaha menengah hanya sekitar 57.000, serta perusahaan besar 2000-an. Namun dalam menjalankan usahanya yang tetap survive dalam menghadapi krisis ekonomi nasional, kebanyakan di sektor UKM ( Usaha Kecil Menengah ). Sektor ini terbukti mampu menggerakkan perekonomian nasional lewat modalnya yang sangat terbatas dimana tidak jarang para pengusaha di sektor ini menambah modalnya tidak lewat bank ,akan tetapi menggunakan modal yang berasal dari rentenir.  Salah satu hal klasik yang dihadapi oleh pengusaha di sektor UKM adalah terbatasnya modal yang diberikan oleh pihak bank serta peluang untuk mendapatkannya. Sebagai contoh , peluang konglomerat lebih besar dibandingkan UKM. Sampai kini tercatat, konglomerat sudah memperoleh kesempatan sebesar 900 trilyun . Sementara, pengusaha kecil dan menengah hanya mampu diberi peluang sekitar Rp 50 trilyun, serta Kredit Usaha. 
Namun dibalik kesulitan terutama dalam mendapatkan modal dan resiko dalam produksi  banyak sektor UKM ternyata mampu bertahan menghadapi terjangan krisis yang menimpa ekonomi Indonesia. Salah satu contoh dari sektor UKM yang dapat menjalankan usahanya di tengah resiko dalam produksi ialah di bidang pabrik kerupuk  . Namun ada satu hal yang menghambat pengusaha yang bergerak di bidang pabrik kerupuk, yakni masalah pembuatan kerupuk pada pabrik ini dengan cara dijemur.

Sumber  :